Rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai kontroversi. Meskipun Pemkab Pandeglang bersikeras akan melanjutkan rencana tersebut, penolakan dari warga dan aktivis lingkungan setempat semakin menguat.
Proyek ini, yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang, kini tengah menjadi sorotan publik. Bupati Pandeglang, Rd. Dewi Setiani, menyatakan komitmennya, namun sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab.
Kontroversi Kerja Sama Pengelolaan Sampah Tangsel-Pandeglang
Pemkab Pandeglang berencana menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sampah dari Tangsel. Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol.
Warga khawatir akan semakin meningkatnya beban lingkungan akibat penambahan volume sampah. Bau busuk dan dampak kesehatan menjadi kekhawatiran utama mereka.
Tanggapan Pemerintah dan Janji Kompensasi
Bupati Dewi Setiani mengakui adanya penolakan warga dan menyatakan akan memberikan kompensasi. Besaran kompensasi dan mekanismenya masih dalam tahap pembahasan.
Ia juga menyebutkan bahwa warga akan dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Detail keterlibatan masyarakat ini belum dijelaskan secara rinci.
Meskipun demikian, Bupati Dewi Setiani tetap optimistis kerja sama ini akan terlaksana. Ia menekankan perlunya anggaran tambahan untuk pengadaan peralatan pengelolaan sampah yang memadai.
Analisis Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan
Kapasitas TPA Bangkonol saat ini sudah menampung sampah dari Kabupaten Serang dan Pandeglang sendiri. Penambahan sampah dari Tangsel berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih serius.
Studi analisis dampak lingkungan (Amdal) yang komprehensif sangat diperlukan sebelum proyek ini berjalan. Amdal ini harus memperhitungkan kapasitas TPA, dampak kesehatan masyarakat, dan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Perlu dipertimbangkan pula teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan efisien. Hal ini penting agar proyek ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat. Komunikasi yang efektif antara pemerintah, warga, dan ahli lingkungan sangat penting untuk menemukan solusi yang win-win solution.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap pengelolaan sampah sangat penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan lingkungan. Pemkab Pandeglang harus memastikan proses pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Proyek ini juga perlu memperhatikan aspek ekonomi kerakyatan. Pemberian pelatihan dan kesempatan kerja bagi warga sekitar TPA perlu dipertimbangkan agar mereka dapat merasakan manfaat secara langsung dari proyek ini.
Secara keseluruhan, rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Pemkab Pandeglang dan Kota Tangsel membutuhkan perencanaan yang matang dan melibatkan semua pihak terkait. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari peningkatan PAD, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
