Usulan Komite Anti Dumping (KADI) untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap benang filamen sintetis impor dari China, khususnya Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY), menuai penolakan luas. Penolakan ini datang dari berbagai pihak, termasuk 101 pelaku industri dan para pengamat ekonomi.
Salah satu pihak yang menolak keras usulan tersebut adalah Fernando Emas, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia. Ia memperingatkan dampak negatif yang signifikan terhadap industri tekstil dalam negeri.
Kekurangan Pasokan Benang Filamen POY di Dalam Negeri
Fernando menjelaskan bahwa produksi POY dalam negeri hanya mencapai 141.917 ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mencapai 257.680 ton per tahun. Defisit sebesar 115.763 ton ini menjadi celah yang krusial.
Penerapan BMAD, menurut Fernando, akan memperparah situasi. Hal ini akan sangat memberatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan besar dan menengah di sektor TPT yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta.
Kebutuhan akan POY yang tinggi menunjukkan betapa pentingnya bahan baku ini bagi industri tekstil Indonesia. Ketergantungan pada impor menjadi faktor utama yang membuat usulan BMAD ini menuai kontroversi.
Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal
Tidak terpenuhinya kebutuhan POY dan DTY akan berdampak serius pada operasional pabrik tekstil. Produksi yang terhambat berpotensi menyebabkan penutupan pabrik dan PHK massal.
Dengan sekitar 3 juta karyawan yang menggantungkan hidup pada industri TPT, dampak PHK akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Ketidakmampuan bersaing dengan produk luar negeri akibat kenaikan biaya produksi juga menjadi ancaman nyata.
Ancaman PHK massal ini juga akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, khususnya bagi para pekerja dan keluarga mereka. Pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini dengan cermat sebelum mengambil keputusan.
Seruan Penolakan Usulan KADI
Menimbang potensi kerugian yang sangat besar bagi industri TPT, Fernando mendesak pemerintah untuk menolak usulan KADI. Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri.
Fernando berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi POY dan DTY dalam negeri, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor. Hal ini penting agar industri tekstil dalam negeri dapat tetap kompetitif.
Dengan menolak usulan BMAD, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja di sektor TPT. Kebijakan yang tepat akan membantu industri TPT untuk bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan.
Kesimpulannya, isu pengenaan BMAD terhadap benang filamen sintetis dari China menimbulkan perdebatan yang kompleks. Potensi dampak negatif terhadap industri TPT dalam negeri, termasuk PHK massal dan kerugian ekonomi, menjadi pertimbangan utama yang harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan final.
Perlu adanya solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku tekstil, salah satunya dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan berbagai pihak terkait.
