Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) secara tegas menolak wacana penurunan komisi pengemudi taksi online dari 20 persen menjadi 10 persen. Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyatakan kebijakan ini justru akan merugikan para pengemudi.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. ORASKI berpendapat penurunan komisi akan berdampak negatif pada pendapatan pengemudi dan ekosistem transportasi online secara keseluruhan.
1. Penurunan Komisi: Sebuah Preseden Buruk bagi Ekosistem Taksi Online
Fahmi Maharaja memperingatkan bahwa penurunan komisi menjadi 10 persen akan menciptakan preseden buruk. Ia menilai langkah ini kontraproduktif mengingat sektor transportasi online telah menunjukkan ketahanan di tengah tantangan ekonomi global tanpa perlu subsidi pemerintah.
Selama ini, taksi online terbukti mampu bersaing dan beroperasi tanpa bantuan pemerintah. Penurunan komisi justru dinilai akan mengganggu keberlangsungan usaha para pengemudi.
2. ORASKI Mengajukan Solusi Alternatif: Subsidi Pemerintah
Sebagai solusi alternatif, ORASKI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk memberikan subsidi kepada para pengemudi taksi online. Subsidi ini dianggap lebih efektif daripada menurunkan komisi.
Fahmi mengusulkan beberapa bentuk subsidi, termasuk penghapusan PPN dan PPH dalam pembelian unit kendaraan, potongan pajak untuk suku cadang, serta program edukasi bagi para pengemudi.
Ia menekankan bahwa bentuk dukungan ini lebih berdampak positif dibandingkan dengan penurunan komisi yang justru berpotensi menaikkan tarif bagi konsumen dan mengurangi jumlah pengguna aplikasi.
3. Asal Usul Wacana Penurunan Komisi: Usulan dari BAM DPR
Wacana penurunan komisi 10 persen ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu. Ia beranggapan bahwa komisi 20 persen terlalu memberatkan para pengemudi.
Adian Napitupulu menyatakan bahwa kesejahteraan pengemudi merupakan prioritas utama, dan penurunan komisi dianggap sebagai langkah untuk meningkatkannya. Namun, pandangan ini ditentang keras oleh ORASKI.
Perbedaan pandangan antara ORASKI dan BAM DPR ini menunjukan perlunya diskusi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di industri transportasi online.
Perlu diingat bahwa keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen harus tetap dijaga agar ekosistem transportasi online tetap sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi dialog konstruktif antara semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini penting untuk memastikan sektor transportasi online tetap berkembang dan memberikan layanan optimal bagi masyarakat.
Ke depannya, diharapkan akan ada solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh para pengemudi taksi online.
