Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan seputar wacana pemekaran wilayah. Salah satu usulan yang paling menarik perhatian adalah pembentukan Provinsi Sunda Galuh, sebuah gagasan yang menghimpun beberapa kabupaten/kota di wilayah selatan Jawa Barat. Usulan ini didorong oleh keinginan untuk pemerataan pembangunan dan penguatan identitas kultural di wilayah tersebut.
Kemunculan wacana ini tak lepas dari potensi pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu memicu berbagai spekulasi dan harapan baru bagi daerah-daerah yang selama ini merasa tertinggal pembangunannya dibandingkan dengan wilayah utara Jawa Barat.
Latar Belakang Usulan Provinsi Sunda Galuh
Pemekaran wilayah bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Di Jawa Barat, kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan menjadi pemicu utama munculnya gagasan ini. Kabupaten Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya, misalnya, merasa pembangunan di daerahnya belum seimbang dengan daerah metropolitan seperti Bandung dan Bekasi.
Provinsi Sunda Galuh diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Nama “Sunda Galuh” sendiri diambil dari kerajaan kuno Galuh yang berpusat di Ciamis, sebuah simbol identitas budaya dan sejarah yang kuat bagi wilayah tersebut. Hal ini diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan dan identitas lokal.
Wilayah yang Diajukan untuk Provinsi Sunda Galuh
Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat diusulkan untuk bergabung dalam Provinsi Sunda Galuh. Berikut rinciannya:
Ciamis, sebagai pusat kerajaan Galuh, dianggap sebagai calon kuat ibukota Provinsi Sunda Galuh. Daerah ini memiliki aspirasi kuat untuk lebih mandiri dan menjadi pusat pertumbuhan regional di selatan Jawa Barat.
Tasikmalaya, dengan basis industri rumah tangga dan kerajinan tangan yang besar, menjadi wilayah strategis dalam rencana pemekaran ini. Jumlah penduduknya yang besar juga menjadi pertimbangan penting.
Kota Tasikmalaya, sebagai pusat pemerintahan dan administratif, dipandang sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi dan pendidikan di wilayah selatan.
Garut, dikenal sebagai daerah agropolitan dan pariwisata, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang memadai untuk mendukung pembentukan provinsi baru. Keberagaman potensi sektor ekonominya menjadi daya tarik tersendiri.
Kota Banjar, meskipun kecil, memiliki posisi geografis strategis di antara Ciamis dan Jawa Tengah, sehingga menjadi bagian penting dalam pemetaan wilayah Sunda Galuh.
Pangandaran, kabupaten pesisir yang berkembang pesat di sektor pariwisata dan ekonomi, diproyeksikan sebagai pintu gerbang maritim Provinsi Sunda Galuh.
Tantangan dan Potensi Provinsi Sunda Galuh
Meskipun usulan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat dan pemerintah daerah, proses pemekaran tidaklah mudah. Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran.
Berbagai persyaratan administratif, teknis, dan politis harus dipenuhi. Kajian akademik yang komprehensif, kesiapan infrastruktur yang memadai, dan kemampuan anggaran yang cukup menjadi syarat mutlak keberhasilan pemekaran.
Potensi konflik antar daerah dan beban administrasi baru juga menjadi kekhawatiran. Namun jika dikelola dengan baik, Provinsi Sunda Galuh berpotensi besar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, penguatan identitas lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat ini, realisasi Provinsi Sunda Galuh masih belum pasti. Wacana ini masih dalam tahap aspirasi dan pembahasan di tingkat lokal. Namun, pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat akan membuka peluang pengajuan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui mekanisme resmi di DPR dan Kementerian Dalam Negeri. Perjuangan panjang masih menanti bagi masyarakat yang mendukung terbentuknya provinsi baru ini.
