Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil memfasilitasi penempatan kerja baru bagi 700 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pelepasan para buruh ini dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 12 Juni 2025.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para buruh yang terdampak PHK akibat dinamika ekonomi global. Kerja sama dengan serikat buruh dan pihak-pihak terkait menjadi kunci keberhasilan program ini.
Tindak Lanjut Instruksi Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kegiatan pelepasan 700 buruh ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden.
Polri bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Andi Gani dan tim untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang muncul.
Kolaborasi untuk Solusi Ketenagakerjaan
Polri tidak bekerja sendiri dalam program penempatan kerja kembali bagi buruh yang terkena PHK.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, perusahaan, dan instansi pemerintah terkait, dilakukan untuk mencari solusi yang tepat dan efektif.
Prosesnya meliputi identifikasi buruh terdampak PHK, pelatihan dan pengembangan keterampilan jika diperlukan, dan penempatan di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Penempatan Kerja di PT IDS dan PT Tah Shung Hung
Sebanyak 700 buruh yang dilepas pada tanggal 12 Juni 2025 akan bekerja di dua perusahaan, yaitu PT IDS dan PT Tah Shung Hung.
Kedua perusahaan ini dinilai sesuai dengan keahlian dan latar belakang para buruh yang sebelumnya terkena PHK.
Kapolri berharap penempatan kerja ini dapat memberikan angin segar bagi para buruh dan keluarganya di tengah tantangan ekonomi global.
Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan Penempatan Buruh Selanjutnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan rencana untuk memfasilitasi penempatan kerja bagi sekitar 1000 buruh lainnya dalam waktu dekat.
Hal ini menunjukan komitmen Polri dalam membantu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pentingnya Kolaborasi Berkelanjutan
Kapolri menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar berbagai pihak untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.
Desk Ketenagakerjaan Polri yang telah dilatih dan berjumlah 2600 personel siap membantu menyelesaikan berbagai permasalahan industri.
Harapannya, upaya ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi dampak negatif PHK massal di masa mendatang.
Dengan demikian, lebih banyak lagi masyarakat yang dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan menunjang kesejahteraan mereka.
Program relokasi kerja bagi buruh terdampak PHK ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan sektor swasta dalam menangani masalah sosial ekonomi. Suksesnya program ini diharapkan dapat menjadi model bagi upaya serupa di masa depan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia.
