Pakar telematika Roy Suryo dan akademisi Rismon Hasiholan Sianipar menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Juli 2025. Keduanya berstatus terlapor dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan ini menarik perhatian publik mengingat kontroversi yang melingkupi kasus tersebut.
Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam, dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar memberikan keterangan kepada penyidik. Keduanya menghadapi pertanyaan yang cukup banyak, menunjukkan kompleksitas investigasi yang sedang berjalan.
Pemeriksaan Roy Suryo: Pembatasan Jawaban dan Pertanyaan atas Legal Standing Pelapor
Roy Suryo, usai pemeriksaan, menyatakan hanya menjawab pertanyaan seputar identitasnya. Ia memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut, memanfaatkan haknya sebagai terlapor.
Alasannya, Roy mempertanyakan legal standing para pelapor. Ia menilai hubungan hukum antara pelapor dan Presiden Jokowi tidak jelas. Kejanggalan ini menurutnya menjadi dasar ia memilih untuk membatasi keterangan yang diberikan.
Ia juga menyoroti pasal-pasal yang digunakan dalam pelaporan, menganggapnya salah kaprah dan tidak sesuai dengan konteks kasus. Roy mengklaim perannya dalam perancangan UU ITE sebagai dasar argumennya. Ia menekankan pentingnya unsur SARA dan hasutan yang nyata dalam penerapan pasal tersebut.
Roy Suryo menghadapi 85 pertanyaan yang dituangkan dalam 55 halaman dokumen pemeriksaan.
Rismon Sianipar: 97 Pertanyaan Seputar Laporan Dugaan Ijazah Palsu
Rismon Hasiholan Sianipar, akademisi yang juga menjadi terlapor, menjalani pemeriksaan terpisah. Namun, pertanyaan yang dihadapinya memiliki kesamaan dengan pertanyaan yang diajukan kepada Roy Suryo.
Jumlah pertanyaan yang dihadapi Rismon terbilang signifikan, mencapai 97 pertanyaan. Hal ini menunjukkan intensitas pemeriksaan yang tinggi dan penyelidikan yang mendalam.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkisar pada laporan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Rismon menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut serupa dengan pertanyaan yang diajukan saat klarifikasi sebelumnya.
Analisis Kasus dan Implikasinya
Kasus ini menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan hukum. Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE menjadi sorotan, mengingat kompleksitas interpretasinya.
Pemilihan pasal yang dianggap kurang tepat oleh Roy Suryo menjadi poin penting dalam analisis kasus ini. Perlu kajian lebih lanjut apakah pasal yang digunakan sudah sesuai dengan fakta dan konteks kasus yang ada.
Baik Roy Suryo maupun Rismon Sianipar memberikan keterangan yang berbeda. Hal ini memperlihatkan sudut pandang yang berbeda dalam menilai substansi kasus dan proses hukum yang sedang berlangsung. Perbedaan keterangan ini membutuhkan pengkajian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Kasus ini menjadi catatan penting dalam penegakan hukum terkait penyebaran informasi di ruang digital. Proses hukum yang berlangsung diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Transparansi dan obyektivitas dalam proses hukum sangat penting demi menjaga kepercayaan publik.
