Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan _Flexible Working Arrangement_ (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja di lingkungan pemerintahan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan kerja ASN. Namun, penerapannya selektif dan didasarkan pada kriteria tertentu.
FWA bukan berarti “bekerja dari mana saja” (_work from anywhere_). Menpan RB Rini Widyantini menekankan bahwa FWA lebih kepada pengaturan jam dan lokasi kerja yang fleksibel, tetap mengedepankan produktivitas dan akuntabilitas. Kebijakan ini bersifat opsional dan diimplementasikan sesuai kesiapan masing-masing instansi pemerintah.
FWA: Lebih dari Sekadar Kerja Jarak Jauh
FWA menawarkan fleksibilitas pengaturan jam dan lokasi kerja ASN. Namun, bukan berarti ASN dapat bekerja dari mana pun mereka inginkan.
Implementasi FWA didasarkan pada empat prinsip utama. Pertama, FWA bukan hak mutlak pegawai. Penentuan diberikannya FWA didasarkan pada kebutuhan organisasi dan pertimbangan objektif. Keputusan akhir ada di tangan pimpinan instansi. Kedua, penerapan FWA disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Setiap instansi memiliki karakteristik berbeda, sehingga implementasinya pun akan bervariasi. Ketiga, FWA menjunjung tinggi akuntabilitas. Pelaksanaannya harus didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan teknologi yang memadai. Keempat, FWA berpedoman pada Kode Etik ASN. Fleksibilitas kerja harus selaras dengan aturan perilaku dan etika ASN.
Kriteria ASN yang Berhak Mengakses FWA
Tidak semua ASN dapat langsung menikmati FWA. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Untuk fleksibilitas lokasi (bekerja di luar kantor), tugas yang dikerjakan harus bisa diselesaikan tanpa peralatan khusus. Pekerjaan idealnya berbasis teknologi, dengan interaksi tatap muka minimal dan tidak memerlukan pengawasan intensif.
Sedangkan untuk fleksibilitas waktu (shift atau jam kerja dinamis), kebijakan ini cocok untuk tugas dengan durasi kerja lebih dari 8,5 jam per hari atau operasional 24/7, seperti rumah sakit atau pemadam kebakaran. Pekerjaan dengan sifat dinamis, misalnya diplomasi atau penyusunan naskah, juga dapat menerapkan fleksibilitas waktu.
Selain itu, ada syarat tambahan. ASN yang mengajukan FWA tidak boleh sedang menjalani hukuman disiplin. Mereka juga bukan pegawai baru, dengan masa penyesuaian yang ditentukan oleh masing-masing instansi (bisa 3 bulan hingga 1 tahun).
Penyesuaian dan Pengecualian dalam Penerapan FWA
ASN di bidang pelayanan publik langsung, seperti rumah sakit atau dinas kependudukan, tidak dapat menerapkan FWA lokasi. Namun, mereka tetap bisa memanfaatkan sistem shift untuk fleksibilitas waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, menekankan pentingnya pengawasan. Fleksibilitas kerja harus meningkatkan kinerja tanpa mengurangi kualitas layanan publik. BKN telah melakukan uji coba FWA dengan hasil positif, termasuk peningkatan produktivitas.
Penerapan FWA merupakan upaya pemerintah menciptakan birokrasi yang adaptif dan efisien. Namun, perlu diingat bahwa FWA bukan hak mutlak. Ini adalah penghargaan bagi ASN yang profesional dan memenuhi kriteria. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong budaya kerja ASN yang lebih adaptif, berorientasi pada hasil, dan meningkatkan efisiensi anggaran serta kualitas pelayanan publik. FWA merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada ASN yang telah membuktikan profesionalitasnya.
