Polemik terkait potensi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Desakan ini muncul menyusul isu ketidaksesuaian tindakannya dengan aturan konstitusi. Berbagai pihak, termasuk pengamat politik, memberikan tanggapan dan analisis atas isu sensitif ini.
Salah satu pengamat politik, Hendri Satrio atau Hensat, mengungkapkan tiga skenario yang dapat berujung pada pemakzulan Gibran. Penjelasannya ini memicu beragam reaksi dan diskusi publik.
Tiga Skenario Pemakzulan Wapres Gibran Menurut Hensat
Hensat memaparkan tiga kemungkinan skenario pemakzulan Gibran melalui akun X pribadinya. Ketiga skenario ini menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana proses pemakzulan tersebut dapat terjadi.
Pertama, Gibran ‘dipaksa’ mundur secara sukarela. Ini merupakan jalur tercepat, meskipun membutuhkan tekanan politik yang signifikan.
Kedua, pemakzulan melalui jalur konstitusional. Proses ini akan memakan waktu lama dan bergantung pada berbagai faktor politik serta momentum yang tepat.
Ketiga, Mahkamah Konstitusi memberikan wewenang kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Wakil Presiden. Skenario ini melibatkan proses hukum dan pertimbangan konstitusional yang kompleks.
Surat Usulan Pemakzulan yang Belum Diproses DPR
Usulan pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Purnawirawan TNI pada 2 Juni 2025 hingga kini belum dibahas DPR RI. Dokumen usulan tersebut telah diterima, namun belum sampai ke meja pimpinan DPR.
Surat usulan tersebut ditandatangani empat purnawirawan TNI terkemuka, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Proses lebih lanjut masih menunggu keputusan DPR.
Para pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat tersebut, meskipun Sekjen DPR telah menerimanya. Kejelasan terkait proses lebih lanjut masih belum terungkap.
Tanggapan Ketua MPR RI: Belum Ada Pembahasan Resmi
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan belum menerima laporan resmi dari Sekjen DPR terkait surat usulan pemakzulan Gibran. Beliau juga menegaskan belum ada pembahasan resmi mengenai hal ini di lingkungan pimpinan MPR.
Muzani menambahkan bahwa meskipun sering berkomunikasi dengan Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, isu pemakzulan Gibran belum pernah dibahas di antara mereka. Hal ini menunjukkan masih minimnya informasi resmi terkait isu pemakzulan tersebut di tingkat pimpinan lembaga negara.
Ketidakjelasan informasi dan proses yang belum bergulir di DPR dan MPR menunjukkan betapa kompleksnya isu pemakzulan Wakil Presiden. Proses hukum dan politik yang rumit membutuhkan kejelasan dan transparansi yang lebih baik dari pihak-pihak terkait.
Meskipun berbagai pihak telah memberikan pendapat, tetap diperlukan kehati-hatian dan pendekatan yang berlandaskan konstitusi untuk menyelesaikan isu pemakzulan ini. Proses yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga stabilitas politik negara.
