Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tuntutan tujuh tahun penjara dan denda Rp750 juta dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama 20 kali persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Kekecewaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalisme Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini.
Persidangan yang panjang dan melibatkan banyak saksi ahli tampaknya diabaikan oleh JPU. Tom Lembong menekankan bahwa tuntutan JPU sama persis dengan dakwaan awal, seakan keterangan saksi dan ahli selama persidangan tidak memiliki bobot.
Tuntutan JPU Dinilai Mengabaikan Fakta Persidangan
Tom Lembong menyatakan keheranannya atas tuntutan JPU yang sepenuhnya mengabaikan fakta-fakta persidangan. Ia telah berusaha menemukan kesesuaian antara dakwaan dan tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan, namun tidak menemukan satupun. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan antara proses persidangan dan tuntutan yang diajukan.
Ia menganggap surat tuntutan JPU seperti mengabaikan 20 kali persidangan yang telah berlangsung. Pernyataan ini menggambarkan betapa besarnya kekecewaan Tom Lembong terhadap jalannya proses hukum.
Keraguan atas Profesionalisme Kejaksaan Agung
Kekecewaan Tom Lembong meluas pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Menurutnya, keterangan saksi dan ahli yang disampaikan selama persidangan telah berhasil membantah tuduhan-tuduhan dalam dakwaan. Namun, hal ini tampaknya diabaikan oleh JPU dalam merumuskan tuntutan.
Ia mempertanyakan bagaimana keterangan saksi dan ahli yang telah diberikan selama persidangan bisa diabaikan begitu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan profesionalisme proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
Pleidoi dan Harapan Terbuka untuk Keadilan
Tom Lembong menyatakan akan menyampaikan pleidoi yang akan menjelaskan konteks keputusan-keputusan yang diambil saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ia berencana memaparkan bagaimana keputusan-keputusan tersebut diambil secara kolektif, konsultatif, dan transparan.
Pleidoi ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menjelaskan tata kelola bahan pangan, khususnya gula, berdasarkan data, fakta, dan realita yang terjadi. Ia berharap transkrip persidangan yang terbuka untuk umum dapat menjadi bukti atas ketidakprofesionalan penuntutan ini.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Pleidoi
Dalam pleidoinya, Tom Lembong akan menekankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pembuat kebijakan. Ia akan menguraikan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan dan konsultasi.
Ia juga akan menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumentasinya. Dengan demikian, ia berharap hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang telah terungkap selama persidangan.
Sikap Kooperatif Tom Lembong Sepanjang Proses Hukum
Sejak awal proses hukum, Tom Lembong mengklaim selalu bersikap kooperatif. Bahkan ketika dipanggil sebagai saksi, ia hadir tepat waktu tanpa didampingi pengacara.
Sikap kooperatif ini menunjukkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengungkap kebenaran. Hal ini menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam melihat keseluruhan kasus ini.
Sebagai penutup, kasus Tom Lembong ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Pernyataan Tom Lembong tentang ketidaksesuaian antara fakta persidangan dan tuntutan JPU, mengungkap keraguan serius mengenai objektivitas dan profesionalisme dalam menangani kasus ini. Publik menunggu proses selanjutnya dan berharap keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Transkrip persidangan yang terbuka akan menjadi bukti abadi dalam era digital ini, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kasus ini.
