Sebuah kasus kekerasan seksual yang menggemparkan terjadi di Karawang, Jawa Barat. Korbannya adalah seorang mahasiswi berusia 19 tahun, yang mengalami pelecehan seksual oleh guru ngajinya sendiri, seorang kerabat dekat keluarga. Kasus ini menyoroti kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban dan memperlihatkan betapa rentannya perempuan menghadapi kekerasan, terutama di lingkungan yang seharusnya aman dan terpercaya.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Bagaimana seharusnya aparat bereaksi terhadap kasus seperti ini? Bagaimana kita dapat memastikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan?
Mahasiswi 19 Tahun Jadi Korban Pelecehan Seksual Guru Ngaji
Peristiwa memilukan ini terjadi pada tanggal 9 April 2025 di rumah nenek korban di Kecamatan Majalaya, Karawang. Pelaku, yang merupakan guru ngaji sekaligus kerabat dekat keluarga, datang dengan dalih bersilaturahmi. Namun, ia justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban.
Aksi bejat pelaku sempat diketahui oleh nenek korban. Warga sekitar kemudian mengamankan pelaku. Namun, alih-alih diproses secara hukum, kasus ini justru diselesaikan melalui jalur perdamaian oleh pihak kepolisian setempat.
Mediasi dan Pernikahan: Solusi yang Memperparah Trauma
Pengacara korban, Gary Gagarin, sangat menyayangkan tindakan aparat Polsek Majalaya yang melakukan mediasi dan mendorong perdamaian antara korban dan pelaku. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kekeliruan yang serius.
Hasil mediasi tersebut berujung pada kesepakatan pernikahan antara korban dan pelaku. Pelaku berjanji tidak akan menuntut balik korban. Ironisnya, pernikahan tersebut hanya berlangsung sehari sebelum akhirnya mereka bercerai. Peristiwa ini semakin memperdalam trauma psikologis yang dialami korban.
Tekanan Sosial dan Budaya
Gary Gagarin menambahkan bahwa keluarga korban mendapat tekanan untuk menyetujui pernikahan tersebut. Tekanan ini bertujuan menjaga reputasi desa dan menghindari skandal. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosial dan budaya yang dapat menghambat proses hukum dalam kasus kekerasan seksual.
Tekanan ini menjadi hambatan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Proses hukum yang seharusnya melindungi korban justru terhalang oleh kepentingan sosial dan budaya. Ini perlu menjadi sorotan dan evaluasi serius bagi aparat penegak hukum.
Dampak Psikologis dan Ketimpangan Hukum
Akibat peristiwa ini, korban mengalami gangguan psikologis berat. Ia bahkan sampai berniat untuk berhenti kuliah. Tidak hanya korban, keluarga korban juga mengalami intimidasi, termasuk ancaman dan pelemparan batu ke rumah mereka.
Pelaku, yang masih berkeliaran bebas dan tetap mengajar ngaji, menunjukkan ketimpangan hukum yang nyata. Kebebasan pelaku dan kelanjutan profesinya sebagai guru ngaji memicu kecaman publik. Kasus ini mempertanyakan komitmen penegak hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.
Kegagalan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegagalan Polsek Majalaya dalam mengalihkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang menunjukkan kelemahan sistem perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Kasus ini seharusnya ditangani dengan serius dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kejadian ini menjadi bukti bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia. Perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi korban dan memberikan keadilan yang mereka perlukan. Perlu juga adanya edukasi dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Kasus mahasiswi di Karawang ini menjadi pengingat pahit betapa pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual. Kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan justru memperparah trauma korban. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih peduli dan bertindak tegas dalam memberantas kekerasan seksual di Indonesia. Perubahan mendasar dalam sistem hukum, edukasi masyarakat, dan perubahan mindset yang mendukung korban, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi perempuan dari kekerasan.
