Pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 2 telah menimbulkan kecemasan di kalangan honorer, khususnya mereka yang tergolong dalam kategori R4. Ketidakpastian status kepegawaian mereka menjadi sorotan utama, mengingat perbedaan signifikan dengan honorer kategori R2 dan R3 dalam hal akses dan prioritas pengangkatan. Banyak yang khawatir masa depan karir mereka dalam dunia pemerintahan masih belum jelas.
Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa mayoritas honorer R4 tidak terdaftar dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketiadaan data ini menempatkan mereka dalam posisi kurang menguntungkan dibandingkan rekan-rekan mereka yang telah terverifikasi.
Nasib Honorer R4 dalam Seleksi PPPK: Antara Harapan dan Kekhawatiran
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur penataan tenaga non-ASN di tahun 2024. Namun, peraturan ini hanya berlaku bagi mereka yang telah diangkat sebelum berlakunya UU dan terdaftar resmi dalam database BKN.
Kondisi ini membuat honorer R4 berada dalam situasi yang sulit. Mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.
Peluang Terbatas dan Strategi Menghadapi Ketidakpastian
Honorer R2 dan R3 memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kesempatan ini bergantung pada formasi PPPK 2025 yang tersedia di masing-masing instansi dan ketersediaan anggaran.
Namun, pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan khusus untuk honorer yang diangkat setelah 31 Desember 2022, dengan syarat masa kerja minimal dua tahun. Kebijakan ini bisa menjadi secercah harapan bagi honorer R4, meskipun masih dalam tahap pertimbangan.
Menunggu Kepastian dan Mencari Alternatif
Pemerintah dan BKN saat ini fokus pada finalisasi pengangkatan honorer yang datanya telah terverifikasi. Bagi honorer R4, menunggu keputusan resmi pemerintah menjadi pilihan utama.
Mereka juga dapat mempertimbangkan beberapa alternatif lain, seperti mempersiapkan diri untuk rekrutmen PPPK periode mendatang, mencari peluang karier di sektor lain, atau terus memantau perkembangan regulasi pemerintah. Ketiga opsi ini membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang.
Perlu Kepastian Hukum bagi Honorer Kategori R4
Ketidakjelasan status kepegawaian honorer R4 menimbulkan keresahan. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan status bagi ribuan tenaga honorer ini.
Prioritas pengangkatan PPPK saat ini masih difokuskan pada honorer R2 dan R3 yang memenuhi syarat sesuai ketentuan BKN. Namun, perhatian dan solusi yang komprehensif juga dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi honorer R4.
Pemerintah perlu segera memberikan solusi yang adil dan transparan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain kebijakan khusus yang sedang dipertimbangkan, diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, BKN, dan para honorer R4 agar kejelasan status kepegawaian mereka segera terwujud. Hal ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan menjamin kesejahteraan para tenaga honorer. Kejelasan ini akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi para honorer untuk dapat berkontribusi secara optimal bagi negara.
