Ratusan guru di Banten menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Banten pada Kamis, 3 Juli 2025. Mereka, yang tergabung dalam Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B), menyuarakan tuntutan terkait tunggakan honorarium Tugas Tambahan (Tuta) dan sejumlah permasalahan lain di sektor pendidikan Provinsi Banten.
Aksi ini menandai puncak kekecewaan para guru atas ketidakjelasan pembayaran Tuta yang telah tertunggak selama enam bulan. Para pendidik merasa hak mereka diabaikan dan mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Tuntutan Utama: Pembayaran Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang Tertunggak
Koordinator lapangan aksi, Tajeri, menegaskan tuntutan utama SP2B adalah pembayaran Tuta yang belum dibayarkan sejak Januari 2025. Tunggakan ini berdampak signifikan pada kesejahteraan para guru yang telah lama menjalankan tugas tambahan di sekolah.
Sebelum kewenangan SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi pada 2017, pembayaran Tuta berjalan lancar. Namun, setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, pembayaran Tuta justru mandek.
Besaran Tuta bervariasi, mencapai Rp2,5 juta per bulan untuk wakil kepala sekolah, dan Rp450 ribu per bulan untuk wali kelas, pembina ekstrakurikuler, dan pelatih.
Ketidaktransparanan SPMB dan Nasib Calon Pengawas Sekolah
Selain Tuta, SP2B juga menyoroti ketidaktransparanan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Proses SPMB yang kurang transparan menimbulkan keresahan di kalangan guru dan masyarakat.
Kurangnya keterbukaan informasi, mulai dari peringkat peserta hingga nilai batas kelulusan, memicu kecurigaan akan adanya potensi kecurangan. SP2B mendesak pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan SPMB.
Nasib para Calon Pengawas (Cawas) sekolah juga menjadi perhatian. Transisi kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah menimbulkan ketidakjelasan status dan masa depan para Cawas. SP2B meminta kejelasan status dan solusi bagi para Cawas.
Perbaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang Berkeadilan
Tuntutan ketiga SP2B berkaitan dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para guru. Mereka berharap adanya perbaikan Tukin yang lebih adil dan merata.
Perbaikan Tukin diharapkan memperhatikan besaran kenaikan, metode perhitungan, dan penyesuaian aturan pembayaran untuk setiap golongan guru. Keadilan dalam penyesuaian Tukin sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para guru dalam menjalankan tugasnya.
SP2B menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan aspirasi para guru dan segera menindaklanjuti keempat tuntutan tersebut. Mereka berharap agar hak-hak guru di Provinsi Banten tidak terus diabaikan.
Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah Provinsi Banten untuk memperhatikan kesejahteraan para guru. Pembayaran Tuta yang tertunda, ketidaktransparanan SPMB, nasib Cawas yang belum jelas, dan tuntutan perbaikan Tukin yang berkeadilan perlu mendapat perhatian serius dan segera diselesaikan. Keberhasilan dalam memenuhi tuntutan para guru akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Banten.
