Pembangunan infrastruktur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, khususnya perbaikan trotoar, menuai sorotan. Proyek senilai Rp3,7 miliar yang ditargetkan selesai dalam 180 hari kalender ini dinilai kurang memperhatikan aspek penting: perbaikan saluran drainase. Hal ini berpotensi memperparah masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, terutama di sekitar Pasar Panorama Lembang. Ketidakharmonisan perencanaan ini pun menjadi perhatian utama Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Perbaikan Trotoar Lembang: Fokus Estetika, Abaikan Drainase?
Proyek perbaikan trotoar di Lembang yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat menimbulkan polemik. Pemkab Bandung Barat menyoroti kurangnya perhatian terhadap perbaikan saluran drainase. Padahal, saluran drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab utama banjir di Lembang, terutama saat hujan deras.
Bupati Jeje Ritchie Ismail menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkab Bandung Barat dan Pemprov Jabar. Proyek ini berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar, sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk memastikan perbaikan drainase terintegrasi dengan pembangunan trotoar.
Saat ini, Pemkab Bandung Barat melalui Dinas PU dan Dinas Permukiman tengah melakukan kajian teknis terkait saluran drainase. Kajian ini bertujuan untuk merencanakan perbaikan saluran air secara menyeluruh tanpa mengganggu infrastruktur yang sudah ada.
Tanggapan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Pemerintah Desa Lembang telah dua kali menghentikan sementara proyek perbaikan trotoar. Langkah ini diambil karena proyek tersebut sama sekali tidak mencakup perbaikan saluran drainase di bawah trotoar. Hal ini menuai keluhan dari warga Lembang yang masih merasakan genangan air pasca hujan, meskipun trotoar telah diperbaiki.
Kepala Desa Lembang, Dikdik Sodikin, menyampaikan keresahan warganya. Warga mengeluhkan genangan air yang masih sering terjadi setelah hujan, bahkan setelah sebagian trotoar selesai dibangun. Perbaikan infrastruktur seharusnya dilakukan secara holistik, bukan parsial.
Dampak Negatif dari Perencanaan yang Kurang Matang
Perencanaan proyek yang tidak terintegrasi ini berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang. Selain menimbulkan masalah banjir, ketidakharmonisan antara perbaikan trotoar dan drainase dapat merusak estetika kota dan menimbulkan biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan.
Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dan komprehensif untuk pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Integrasi antara perbaikan trotoar dan drainase sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi warga Lembang.
Upaya Penyesuaian dan Harapan ke Depan
Pemkab Bandung Barat telah melayangkan surat kepada Pemprov Jabar untuk merevisi perencanaan proyek. Revisi tersebut akan mencakup perbaikan saluran air dalam anggaran proyek. Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga meminta agar pelaksana proyek memperhatikan kondisi eksisting di lapangan untuk mencegah dampak lingkungan negatif.
Bupati Jeje berharap kajian teknis segera rampung untuk menentukan langkah selanjutnya. Kolaborasi dengan Pemprov Jabar sangat penting karena banyak saluran drainase di Lembang yang melintasi jalan provinsi atau aset Pemprov Jabar.
Proyek yang selesai tanpa menyelesaikan masalah banjir akan menjadi bukti kegagalan perencanaan. Oleh karena itu, integrasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Semoga upaya ini menghasilkan perbaikan infrastruktur yang benar-benar terintegrasi dan berdampak positif bagi masyarakat Lembang.
