Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mendesak kontraktor yang mengerjakan lima proyek jalan di Dinas PUPR Pandeglang untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran dalam proyek-proyek tersebut.
Pengembalian dana tersebut harus segera dilakukan dan disetorkan ke Kas Daerah. Wabup menekankan pentingnya kepatuhan kontraktor terhadap temuan BPK.
Lima Proyek Jalan di Pandeglang Bermasalah
BPK RI perwakilan Banten menemukan lima proyek jalan di Dinas PUPR Pandeglang yang bermasalah. Proyek-proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp917 juta lebih.
Kelima proyek tersebut meliputi ruas Jalan Pasar Rancaseneng-Leumijo, Jalan Babakan Sompok-Kadumadang, Jalan Kadubungbang-Cimanuk, Jalan Rumingkang-Pasirbatu, dan Jalan Pasirpanjang-Seti. Masing-masing proyek dikerjakan oleh kontraktor berbeda.
Proyek Jalan Pasar Rancaseneng-Leumijo dikerjakan CV Putra Chibisoro (PCS) dengan anggaran Rp8.816.379.216,97. Jalan Babakan Sompok-Kadumadang dikerjakan CV Mahatama Karya (MTK) dengan anggaran Rp13.600.000.000.
CV Cendikiawan (CDK) mengerjakan dua proyek, yaitu Jalan Kadubungbang-Cimanuk (Rp5.259.054.916) dan Jalan Rumingkang-Pasirbatu (Rp1.001.397.880,10). Sementara itu, Jalan Pasirpanjang-Seti dikerjakan CV Tridaya (TDY) dengan nilai kontrak Rp4.729.722.729.
Sanksi Bagi Kontraktor Nakal
Wabup Iing Andri Supriadi menegaskan, sanksi atas temuan BPK ini adalah pengembalian kelebihan pembayaran. Dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Pengembalian dana tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Silpa nantinya dapat digunakan kembali untuk pembangunan daerah.
Peningkatan Pengawasan di Masa Mendatang
Wabup meminta Dinas PUPR Pandeglang meningkatkan pengawasan proyek ke depannya. Hal ini bertujuan agar masalah serupa tidak terulang kembali.
Meskipun temuan BPK ini terjadi di Pandeglang, Wabup mengakui bahwa temuan serupa juga mungkin terjadi di daerah lain. Peningkatan pengawasan menjadi kunci untuk mencegah kerugian negara.
Ke depan, diharapkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur di Pandeglang. Hal ini penting untuk memastikan dana negara digunakan secara efektif dan efisien, serta terhindar dari penyimpangan.
