Wilmar International Limited memberikan klarifikasi terkait penyitaan uang sebesar Rp11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung. Jumlah tersebut merupakan jaminan dalam proses banding kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Perusahaan menyatakan uang tersebut disetorkan atas permintaan Kejaksaan Agung. Ini sebagai bukti itikad baik dan kepercayaan Wilmar terhadap sistem peradilan Indonesia.
Kronologi Penyitaan Dana Jaminan Rp11,8 Triliun
Penyitaan dana senilai USD 729 juta (sekitar Rp11,8 triliun) merupakan bagian dari dugaan kerugian negara dan keuntungan ilegal yang dituduhkan kepada lima anak perusahaan Wilmar di Indonesia.
Wilmar menegaskan, dana tersebut bukan pengakuan atas kesalahan, melainkan jaminan yang diminta Kejaksaan Agung selama proses hukum berlangsung.
Kejaksaan Agung meminta jaminan ini sebagai bukti itikad baik Wilmar dan kepercayaan mereka pada proses hukum di Indonesia. Ini juga sebagai bentuk komitmen Wilmar atas ketidakbersalahannya.
Nasib Dana Jaminan Tergantung Putusan MA
Dana jaminan akan dikembalikan ke Wilmar jika Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memenangkan Wilmar.
Sebaliknya, dana tersebut dapat disita sebagian atau seluruhnya jika putusan MA tidak menguntungkan Wilmar. Keputusan MA akan menjadi penentu akhir dari kasus ini.
Klaim Itikad Baik Wilmar dan Langkah Selanjutnya
Wilmar secara tegas menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum dan tanpa niat koruptif.
Perusahaan akan terus mengikuti proses hukum yang berlaku dan berharap mendapatkan keadilan dari MA. Mereka yakin akan dapat membuktikan ketidakbersalahannya.
Kasus ini menyoroti kompleksitas hukum dan regulasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kejelasan dan transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.
