Kabupaten Pandeglang, Banten, menghadapi permasalahan pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) khususnya combine harvester. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang, M. Nasir, mengakui banyak combine harvester milik Brigade DPKP yang rusak dan hilang.
Alsintan Rusak dan Hilang: Masalah Pengelolaan di DPKP Pandeglang
Dari total sekitar 13 unit combine harvester, sekitar 10 unit dalam kondisi rusak berat dan keberadaannya tidak diketahui. Kerusakan ini terjadi sejak tahun 2016 dan 2017.
Kondisi ini memprihatinkan mengingat fungsi alsintan tersebut sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi di Pandeglang. Kehilangan aset negara ini perlu mendapat perhatian serius.
Meskipun demikian, DPKP Pandeglang masih mengalokasikan bantuan 3 unit combine harvester baru dari Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025 ke kelompok tani. Alasannya, untuk memastikan perawatan dan pemanfaatan yang lebih optimal.
Bantuan Combine Harvester Baru Dialihkan ke Kelompok Tani
Ketiga unit combine harvester bantuan Kementan dialokasikan ke kelompok tani di Kecamatan Cikeusik dan Sindangresmi. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kerusakan dan penyalahgunaan jika disimpan di dinas.
Kepala DPKP beralasan dengan sistem kerja sama operasi (KSO), pemanfaatan dan perawatan alsintan akan lebih terjamin. Kelompok tani diharuskan meminta izin jika ingin memindahkan combine harvester tersebut.
Namun, kepastian jaminan perawatan dan pengawasan ini masih dipertanyakan mengingat pengalaman buruk dengan combine harvester sebelumnya yang hilang dan rusak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alsintan sangat penting.
Perlu Evaluasi dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Terdapat kekhawatiran bahwa pola pengelolaan alsintan yang sama akan terulang kembali. Pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal serupa.
Ke depan, perlu adanya sistem manajemen aset yang lebih baik dan terintegrasi untuk mencegah hilangnya aset negara. Hal ini penting agar bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan petani.
Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sistem manajemen aset yang efektif dalam pengelolaan alsintan di sektor pertanian. Perlu evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem untuk memastikan keberhasilan program bantuan pemerintah di masa mendatang.
