Pemerintah Indonesia bertekad mempercepat pemerataan akses internet di seluruh wilayah negara. Langkah konkretnya adalah instruksi kepada operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap minimal 100 Mbps di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Meutya Hafid dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
Inisiatif ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya yang menekankan pentingnya digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi rakyat. Konektivitas internet yang memadai dianggap sebagai fondasi penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Akses Internet Cepat untuk Sekolah, Puskesmas, dan Desa
Target utama program ini adalah sekolah, puskesmas, dan kantor desa yang masih kekurangan akses internet. Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kominfo menunjukkan masih banyaknya fasilitas publik yang belum terhubung dengan internet tetap.
Sebanyak 86 persen sekolah (190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap. Begitu pula dengan 75 persen puskesmas (7.800 unit) dan 32.000 kantor desa yang masih masuk dalam kategori blank spot.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga, yang saat ini baru mencapai 21,31 persen. Peningkatan akses internet ini diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi dan kualitas hidup di seluruh Indonesia.
Spektrum Baru dan Jaringan Terbuka (Open Access)
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mengalokasikan spektrum frekuensi baru kepada operator seluler. Alokasi spektrum ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Model jaringan yang akan diterapkan adalah open access. Artinya, operator yang mendapatkan izin wajib membuka infrastruktur mereka agar dapat digunakan bersama oleh penyelenggara layanan internet lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan dan menurunkan harga layanan.
Dengan skema open access, diharapkan akan lebih banyak penyedia layanan internet yang dapat beroperasi, sehingga meningkatkan kompetisi dan menurunkan harga. Ini akan membuat akses internet berkecepatan tinggi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Seleksi Operator dan Implementasi Program
Proses seleksi operator seluler yang akan terlibat dalam program ini akan dimulai pada tahun ini. Seleksi akan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dengan memperhatikan kesiapan teknologi dan komitmen operator untuk menyediakan layanan yang terjangkau.
Peraturan Menteri sebagai landasan hukum program internet murah ini telah melalui masa konsultasi dengan industri selama lebih dari satu bulan. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang dibuat selaras dengan kebutuhan dan kemampuan industri.
Pemerintah optimistis program ini akan berhasil meningkatkan akses internet di seluruh Indonesia. Dengan konektivitas yang lebih baik, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan di daerah terpencil.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan operator seluler. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen bersama sangat penting untuk memastikan pemerataan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, visi digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi rakyat dapat terwujud dengan optimal.
