Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan respons singkat terkait namanya yang disebut dalam persidangan kasus perlindungan situs judi online. Saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, ia hanya berkata, “Halah, biar saja,” menanggapi pertanyaan mengenai hal tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pertanyaan terkait kesaksian mantan pejabat Kominfo, Denden Imadudin Soleh, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Arie juga tak menanggapi pertanyaan mengenai pelaporan PDI Perjuangan ke Bareskrim dan desakan klarifikasi dari partai tersebut.
Kesaksian Mengejutkan di Sidang Kasus Judi Online
Denden Imadudin Soleh, mantan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memberikan kesaksian yang mengejutkan dalam sidang kasus judi online. Ia menyebutkan praktik penjagaan situs judi ilegal telah diketahui oleh “orang di atas”.
Dalam kesaksiannya pada Selasa, 10 Juni 2025, Denden menjelaskan pertemuan pada Mei atau Juni 2024 yang dihadiri lima orang, termasuk dirinya, Syamsul, Adhi Kismanto, Alwin, dan Muhrijan alias Agus.
Denden menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Adhi dan Muhrijan menyatakan bahwa penjagaan situs judi online dapat berjalan kembali karena telah diketahui oleh “orang di atas”.
Identifikasi “Orang di Atas” sebagai Menteri Kominfo
Ketika hakim menanyakan siapa yang dimaksud dengan “orang di atas”, Denden menjawab bahwa yang dimaksud adalah Menteri Kominfo. Pernyataan ini disampaikan untuk meyakinkan Syamsul agar kembali menjalankan praktik penjagaan situs judi online.
Denden menjelaskan bahwa ia telah dipindahkan ke Tim Penyidikan dan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Konten. Pernyataan “orang di atas” menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik tersebut.
Kesaksian Denden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan penegakan hukum terkait situs judi online di Indonesia. Kejelasan peran dan tanggung jawab para pejabat terkait menjadi hal yang perlu diusut tuntas.
Tanggapan Singkat dan Misteri yang Belum Terpecahkan
Sikap cuek Budi Arie terhadap pemberitaan yang mengaitkannya dengan kasus ini memicu berbagai spekulasi. Keengganan beliau untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut menambah misteri di balik kasus ini.
Laporan PDI Perjuangan ke Bareskrim dan desakan klarifikasi dari partai tersebut juga belum mendapatkan tanggapan yang berarti dari Menteri Budi Arie Setiadi. Hal ini semakin mempertajam pertanyaan publik akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Kasus ini menuntut adanya investigasi yang lebih mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik perjudian online. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam menyelesaikan kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam kasus ini sangat penting untuk ditelusuri. Publik menantikan hasil penyelidikan dan proses hukum yang transparan dan adil untuk memastikan keadilan ditegakkan.
