Tiga unit Combine, bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Brigade Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang, menjadi sorotan. Alat-alat tersebut diduga disalahgunakan dan dikuasai oleh seseorang yang mengaku berasal dari kelompok tani.
Komisi II DPRD Pandeglang akan menyelidiki kasus ini. Mereka akan memastikan status sebenarnya dari ketiga Combine tersebut.
Investigasi DPRD Pandeglang: Mencari Kejelasan Status Combine
Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Habibi Arafat, menyatakan belum mengetahui status pasti Combine. Apakah bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani atau milik dinas.
Pihaknya akan menelusuri keberadaan Combine yang kini berada di kelompok tani. Penyelidikan meliputi mekanisme pemanfaatan bantuan, apakah melalui pengajuan kelompok tani atau jalur lain.
Habibi menekankan pentingnya mengetahui mekanisme penggunaan Combine. Hal ini krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pernyataan Pihak Terkait: Bantuan untuk Dinas, Tapi Ada di Kelompok Tani
DPKP Pandeglang mengakui ketiga Combine sebagai aset dinas. Mereka menyatakan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Namun, kenyataannya, dua unit Combine berada di kelompok tani Kecamatan Cikeusik. Satu unit lainnya berada di Sindangresmi.
Pengambilan ketiga Combine dilakukan di Kecamatan Carita oleh beberapa orang yang mengaku dari kelompok tani. Belum jelas apakah proses tersebut merupakan pinjaman resmi atau tindakan lain.
Dugaan Komersialisasi dan Bantahan Koperasi
Keberadaan Combine di kelompok tani memicu kekhawatiran akan adanya komersialisasi. Hal ini menjadi sorotan beberapa pihak.
Kelompok tani yang menerima Combine mengklaim mendapatkannya melalui Koperasi Berkah Tani Modern. Namun, Koperasi membantah pernyataan tersebut.
Ketua Koperasi Berkah Tani Modern, Bahrudin, menegaskan Combine merupakan bantuan untuk Brigade DPKP. Ia juga menekankan bahwa alat tersebut tidak boleh dikomersialkan.
Bahrudin menambahkan bahwa alat-alat milik koperasi dikelola dengan baik dan disimpan di workshop. Alat-alat tersebut hanya digunakan selama musim panen dan dikembalikan ke workshop setelahnya.
Kasus ini menyorot pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Penyelidikan yang menyeluruh diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan mencegah penyalahgunaan bantuan di masa mendatang. Hasil investigasi akan menjadi pelajaran berharga bagi pengelolaan bantuan serupa kedepannya.
