Adhel Setiawan, seorang wali murid dari Kabupaten Bekasi, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri pada 5 Juni 2025.
Laporan tersebut terkait program kontroversial Gubernur Dedi yang mengirim anak sekolah ke barak militer untuk pembinaan karakter.
Adhel menilai program tersebut melanggar hak anak dan bertentangan dengan pendekatan pendidikan yang manusiawi.
Program Barak Militer: Pelanggaran Hak Anak?
Adhel berargumen bahwa program tersebut melanggar Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pasal tersebut secara tegas melarang keterlibatan anak dalam kegiatan militer dalam bentuk apa pun.
Ia menganggap kebijakan ini mencerminkan pemerintahan otoriter, bukan negara hukum.
Sebelum melapor ke Bareskrim, Adhel telah mengajukan aduan ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025, namun merasa tidak mendapatkan respon yang memadai.
Tanggapan Gubernur Dedi Mulyadi dan Latar Belakang Adhel Setiawan
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum.
Ia menjelaskan program tersebut bertujuan membentuk karakter disiplin dan etika anak, bukan hukuman fisik.
Program ini, menurut Dedi, merupakan solusi atas penurunan moral dan etika siswa.
Ia menyesalkan adanya kesalahpahaman terkait maksud dan tujuan program tersebut.
Adhel Setiawan, bukan pejabat publik, melainkan seorang advokat dan Managing Partner di Defacto & Partners Law Office.
Ia adalah lulusan Sarjana Hukum dan aktif di berbagai organisasi mahasiswa, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua FSA HMI Lintas Generasi.
Adhel bukanlah sosok asing di ranah hukum nasional. Ia pernah melaporkan Presiden SBY dan melayangkan somasi ke Partai Demokrat terkait dugaan ijazah palsu caleg.
Analisis dan Implikasi Hukum
Kasus ini menimbulkan perdebatan publik mengenai batas kewenangan pemerintah dalam pembinaan karakter anak.
Pertanyaan mengenai metode yang tepat dan etis dalam membangun karakter anak di tengah isu pelanggaran hak asasi manusia menjadi sorotan.
Para ahli hukum dan pendidikan anak perlu memberikan analisis mendalam agar kasus ini dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat.
Langkah hukum Adhel Setiawan ini membuka ruang diskusi penting tentang keseimbangan antara disiplin dan hak-hak anak dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Ke depan, diharapkan adanya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan anak.
Perkembangan kasus ini patut untuk terus dipantau, mengingat implikasinya terhadap kebijakan pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia.
