Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai kontroversi setelah mengeluarkan Surat Edaran pada 23 Mei 2025 yang memberlakukan jam malam bagi pelajar.
Aturan tersebut melarang pelajar berada di luar rumah pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Pelanggaran akan dikenai sanksi berupa surat peringatan dari sekolah dan potensi “pembinaan” di barak militer.
Kontroversi Jam Malam Pelajar Jawa Barat: Pelanggaran HAM?
Kebijakan ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Usman Hamid menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan Konstitusi dan hak asasi manusia anak.
Ia menekankan bahwa pembatasan mobilitas secara selektif terhadap pelajar melanggar Konstitusi dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.
Amnesty International menilai kebijakan ini tidak memiliki dasar keamanan yang mendesak.
Lebih lanjut, kebijakan ini berpotensi menimbulkan stigma, viktimisasi, dan kriminalisasi terhadap anak.
Pendekatan Represif dan Efektivitas yang Dipertanyakan
Penerapan kebijakan ini melibatkan aparat kepolisian, militer, dan Satpol PP, menunjukkan pendekatan represif.
Meskipun ada pengecualian untuk kegiatan resmi, keagamaan, atau sosial dengan izin orang tua, aturan ini tetap memicu pertanyaan tentang keadilan dan efektivitasnya.
Penggunaan aparat keamanan dalam penerapan jam malam menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang.
Ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan pelaporan juga menjadi sorotan.
Seruan Pencabutan dan Solusi Alternatif yang Lebih Humanis
Amnesty International mendesak pemerintah provinsi untuk mencabut kebijakan jam malam tersebut.
Organisasi HAM ini mendorong pendekatan yang lebih partisipatif dan mengedepankan pendidikan HAM.
Dialog dengan anak-anak sebagai subjek hukum yang setara dianggap penting dalam mencari solusi.
Penting untuk diingat bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan kesejahteraan anak.
Solusi alternatif yang lebih berfokus pada edukasi, keterlibatan keluarga, dan peningkatan pengawasan sekolah akan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya pertimbangan matang dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak muda.
